Page 23 - C:\Users\USER\Documents\Flip PDF Corporate Edition\APBN DAN APBD (MEDIA PEMBELAJARAN)\

Mekanisme Penyusunan APBD

Berdasarkan pasal 20 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBD, dijelaskan sebagai berikut :

• Pemerintah daerah mengajukan Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD yang disertai penjelasan dan dokumen

pendukung. Rancangan ini biasanya diajukan pada bulan Oktober minggu pertama di tahun sebelumnya.

• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan

dan kedudukan DPRD.

• DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

• DPRD kemudian meninjau RAPBD lalu mengambil keputusan setuju atau tidak dengan rancangan tersebut. Pengambilan

keputusan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

• Jika RAPBD disetujui maka rancangan tersebut akan diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Jika DPRD tidak

menyetujui RAPBD, pemerintah daerah bisa menggunakan APBD setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun

sebelumnya.

• Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dituangkan dalam keputusan

gubernur/walikota/bupati.