Page 5 - C:\Users\USER\Documents\Flip PDF Corporate Edition\APBN DAN APBD (MEDIA PEMBELAJARAN)\
P. 5

Fungsi APBN








                               Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dijelaskan bahwa APBN/APBD

                               mempunyai fungsi sebagai berikut.


                                                                                                                                                                                     FUNGSI
                                                        FUNGSI                                                                                                                 PENGAWASAN
                                                     OTORISASI
                                                                                                                                                                               Fungsi pengawasan
                                          Fungsi otorisasi mengandung                                         Fungsi perencanaan

                                           arti bahwa anggaran negara                                      mengandung arti bahwa                                           mengandung arti bahwa

                                                menjadi dasar untuk                                        anggaran negara menjadi                                         anggaran negara menjadi

                                            melaksanakan pendapatan                                       pedoman bagi manajemen                                      pedoman untuk menilai apakah

                                          dan belanja pada tahun yang                                  dalam merencanakan kegiatan                                        kegiatan penyelenggaraan

                                                    bersangkutan.                                                                                                        pemerintahan negara sesuai
                                                                                                                 pada tahun yang                                        dengan ketentuan yang telah

                                                                                                                   bersangkutan.                                                    ditetapkan.






                                                          FUNGSI
                                                         ALOKASI                                                                                                                     FUNGSI

                                              Fungsi alokasi mengandung                                              FUNGSI                                                      STABILISASI
                                                                                                                  DISTRIBUSI
                                              arti bahwa anggaran negara                                                                                                       Fungsi stabilisasi

                                                  harus diarahkan untuk                                           Fungsi distribusi                                       mengandung arti bahwa

                                            mengurangi pengangguran dan                                     mengandung arti bahwa                                     anggaran pemerintah menjadi

                                               pemborosan sumber daya,                                     kebijakan anggaran negara                                    alat untuk memelihara dan

                                              serta meningkatkan efisiensi                                 harus memperhatikan rasa                                   mengupayakan keseimbangan

                                            dan efektivitas perekonomian.                                    keadilan dan kepatutan.                                   fundamental perekonomian.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10