Page 11 - MODUL EKONOMI KELAS XI KD 3.6 DAN 4.6_Neat
P. 11

M O D U L   E K O N O M I   K E L A S   X I
      K D   3 . 6   D A N   . 4 . 6                                                                   H A L A M A N   6

             Transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi          Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  merupakan
             hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana      dana  yang  bersumber  dari  pendapatan
             alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan            APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah
             transfer otonomi khusus.                                tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu
             2) Pengeluaran Pembangunan                              mendanai     kegiatan    khusus    yang
             Pengeluaran   pembangunan     merupakan                 merupakan  urusan  Daerah  dan  sesuai
             pengeluaran    yang    dilakukan    oleh                dengan prioritas nasional.
             pemerintah  dalam  rangka  pembangunan                  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  merupakan  dana
             fisik  maupun  non  fisik  dalam  rangka                yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN
             menambah modal masyarakat. Pengeluaran                  yang    dialokasikan   kepada    Daerah
             pembangunan  adalah  pengeluaran  yang                  berdasarkan   angka   persentase   untuk
             sifatnya  tidak  rutin  setiap  tahun,  namun           mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
             bersifat     temporer.       Pengeluaran                pelaksanaan Desentralisasi.
             pembangunan  ini  terdiri  atas  pembiayaan          2) Dana otonomi khusus dan penyeimbang
             rupiah  (pengeluaran  pemerintah  berupa             Dana  otonomi  khusus  dan  penyeimbang
             barang  atau  uang  secara  langsung)  dan           adalah   dana   yang   dialokasikan   untuk
             bantuan  proyek  (pengeluaran  pemerintah            membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
             berupa bembangunan unit-unit proyek).                daerah,   sebagaimana   ditetapkan   dalam
             Belanja Pemerintah Daerah                            Undang‑undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
             Belanja  daerah  dialokasikan  dalam  transfer  ke   Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa
             daerah dan dana desa. Transfer ke Daerah dan         Aceh   Sebagai   Provinsi   Nanggroe   Aceh
             Dana  Desa  (TKDD)  adalah  bagian  dari  Belanja    Darussalam,  dan  Undang‑undang  Nomor  21
             Negara  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan         Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi
             desentralisasi  fiskal.  TKDD  terdiri  dari  Dana   Provinsi  Papua,  serta  untuk  penyeimbang
             Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana        kekurangan   dana   alokasi   umum   untuk
             Otonomi    Khusus    (Otsus),   dan   Dana           beberapa daerah.
             Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
             serta  Dana  Desa.  Setiap  tahun  Pemerintah         C. RANGKUMAN
             bersama  DPR  melakukan  pembahasan  dan
             penetapan  besaran  alokasi  TKDD  per  daerah.         Anggaran     adalah    sebagai    suatu
             Transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  dari             perencanaan   dalam   perusahaan   atau
             pemerintah  pusat  berperan  untuk  menjaga             organisasi yang disusun secara terpadu dan
             tercapainya  standar  pelayanan  minimum  di            dijelaskan dalam satuan unit moneter pada
             setiap  daerah.  Belanja  daerah  yang  dilakukan       satu periode atau jangka waktu yang sudah
             oleh pemerintah daerah terdiri dari:                    ditentukan.  Artinya  kebutuhan  keuangan
             1) Dana perimbangan                                     untuk membiaya suatu kegiatan.
             Dana  perimbangan  merupakan  dana  alokasi             APBN  adalah  rencana  keuangan  tahunan
             yang  berasal  dari  pendapatan  APBN  yang             pemerintahan  negara  yang  disetujui  oleh
             digunakan   untuk   memenuhi    kebutuhan               Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
             daerah   otonom.   Dana   perimbangan   ini             APBN berisi daftar sistematis dan terperinci
             bertujuan  supaya  daerah  dapat  memenuhi              yang  memuat  rencana  penerimaan  dan
             kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi          pengeluaran  negara  selama  satu  tahun
             di   daerah   yang    bersangkutan.   Dana              anggaran (1 Januari – 31 Desember).
             perimbangan terdiri dari tiga jenis yaitu:              Fungsi  APBN  berdasarkan  Berdasarkan
                Dana  perimbangan  Dana  Alokasi  Umum               pasal  3  ayat  4  UU  nomor  17  tahun  2003
                (DAU),  merupakan  dana  yang  bersumber             tentang  keuangan  negara,  yaitu  fungsi
                dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan           otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
                dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan                distribusi, dan stabilisasi.
                keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai              Tujuan  APBN  adalah  menjadi  pedoman
                kebutuhan     Daerah    dalam    rangka              dalam  penerimaan  dan  belanja  negara
                pelaksanaan Desentralisasi.                          dalam     rangka    mewujudkan      dan
                                                                     meningkatkan kemakmuran masyarakat.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16