Page 11 - FINAL E-MODUL SEJARAH REVOLUSI NASIONAL DI MALANG 1945-1949 OLEH ALIMATUL SA'ADAH (FINAL-SKRIPSI)_Neat

3.1 Ingkarnya Belanda Dalam Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati adalah upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk
mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda yang masih
berusaha menguasai wilayah Republik Indonesia secara damai. Sebelumnya
Diplomat Inggris, Sir Archibald Clark Kerr mengundang Indonesia dan Belanda
untuk melakukan perundingan di Hoogwee Veluwe pada tanggal 14-25 April
1946 untuk menyelesaikan konflik namun tidak membuahkan hasil. Ketidak
berhasilan perundingan di Hoogwee Veluwe ini, mengharuskan adanya
perundingan kembali di wilayah Linggarjati, Jawa Barat dan menghasilkan
Perjanjian Linggarjati (Kharisma & Sumarno, 2016: 947).
Secara resmi dan sah Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Pemerintah
Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 (Poesponegoro &
Notosusanto, 2019: 213), Adapun pokok Perjanjian Linggarjati tersebut:
1. Belanda secara de facto harus mengakui Republik Indonesia dengan wilayah
kekuasaan Sumatera, Jawa, Madura dan meninggalkan wilayah tersebut
paling lambat 1 Januari 1949
2. Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama mendirikan Negara Indonesia
Serikat (NIS) sebelum tanggal 1 Januari 1949
3. Membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai
Pemimpin
Faktanya Perjanjian Linggarjati tersebut tidak berjalan dengan baik, pada
tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J Van Mook menyatakan tidak lagi
terikat dengan perjanjian ini dan pada tanggal 21 Juli 1947, melangsungkan aksi
Agresi Militer Belanda I (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 215).
Sehingga, faktor utama meletusnya peristiwa Agresi Militer Belanda I karena
adanya Perbedaan pendapat terkait Perjanjian Linggarjati, yaitu:
1. Pemerintah Belanda menganggap bahwa Republik Indonesia negara
persemakmurannya sedangkan pihak Republik Indonesia tentu
memposisikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
2. Pemerintah Belanda Melarang hubungan kerja sama diplomatik yang
dilakukan Republik Indonesia dengan negara lain
3. Pemerintah Belanda melanggar kesepakatan genjatan senjata.
Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya diplomasi masih dibersamai dengan
ancaman kekerasan oleh pemerintah Belanda (Nasution, 1978: 188).

INFO MENARIK 3
AYO DENGARKAN INFO MENARIK
BERIKUT INI!
Tekan Tombol Disamping

10