Page 11 - FINAL E-MODUL SEJARAH REVOLUSI NASIONAL DI MALANG 1945-1949 OLEH ALIMATUL SA'ADAH - PRODUK SKRIPSI_Neat

3.1 Ingkarnya Belanda Dalam Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati adalah upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk
mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda yang masih
berusaha menguasai wilayah Republik Indonesia. Sebelumnya Diplomat
Inggris, Sir Archibald Clark Kerr mengundang Indonesia dan Belanda untuk
melakukan perundingan di Hoogwee Veluwe pada tanggal 14-25 April 1946
untuk menyelesaikan konflik namun tidak membuahkan hasil. Ketidak
berhasilan perundingan di Hoogwee Veluwe ini, mengharuskan adanya
perundingan kembali di wilayah Linggarjati, Jawa Barat dan menghasilkan
Perjanjian Linggarjati (Kharisma & Sumarno, 2016: 947).
Secara resmi dan sah Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Pemerintah
Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 (Poesponegoro &
Notosusanto, 2019: 213), dengan isi pokok Perjanjian Linggarjati sebagai berikut:
1. Belanda secara de facto harus mengakui Republik Indonesia dengan wilayah
kekuasaan Sumatera, Jawa, Madura dan meninggalkan wilayah tersebut
paling lambat 1 Januari 1949
2. Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama mendirikan Negara Indonesia
Serikat (NIS) sebelum tanggal 1 Januari 1949
3. Membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai
Pemimpin
Faktanya Perjanjian Linggarjati tidak berjalan dengan baik, pada tanggal 20
Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J Van Mook (Pihak Pemerintah Belanda)
menyatakan tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati dan pada tanggal 21
Juli 1947, melangsungkan aksi Agresi Militer Belanda I (Poesponegoro &
Notosusanto, 2019: 215).
Sehingga, faktor utama yang mendorong peristiwa Agresi Militer Belanda I
adalah Perbedaan pendapat terkait Perjanjian Linggarjati, diantaranya:
1. Pemerintah Belanda menganggap bahwa Republik Indonesia negara
persemakmurannya sedangkan pihak Republik Indonesia tentu
memposisikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
2. Pemerintah Belanda Melarang hubungan kerja sama diplomatik yang
dilakukan Republik Indonesia dengan negara lain
3. Pemerintah Belanda melanggar kesepakatan genjatan senjata.
Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya diplomasi masih dibersamai dengan
ancaman kekerasan oleh pemerintah Belanda (Nasution, 1978: 188).

INFO MENARIK 2
AYO DENGARKAN INFO MENARIK
BERIKUT INI!
(Tekan Tombol Disamping)

10