Page 71 - LK BPKP 2021

Nilai Perolehan Hasil Nilai Transaksi
Satker Tindak Lanjut Normalisasi BMN
Normalisasi (Rp) (Rp)
Gedung dan Bangunan Pusdiklatwas BPKP 164.314.000 (164.314.000)
Pengembangan Nilai Aset Perw BPKP Provinsi Riau 54.342.250 (54.342.250)

Perw BPKP Provinsi Bali 295.586.000 (295.586.000)
6 Perw BPKP Provinsi Bengkulu 70.393.000 (70.393.000)
Perw BPKP Provinsi Maluku Utara 2.899.077.666 (2.899.077.666)
12 13 20 Jumlah 3.483.712.916 (3.483.712.916)
10
7 8 14
9 11
18 15
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar
3 1 2 Rp6.066.250,00 merupakan tindak lanjut hasil
4 5 16 19 pemeriksaan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan
17
BPKP Tahun sebelumnya yang terjadi pada Kantor
Pusat BPKP.
1 Kantor Pusat BPKP Perw. BPKP Aceh Perw. BPKP Kalsel 16 Perw. BPKP Bali
4.796.304.756 6
137.485.000 11
124.277.000
380.057.400
Total 2 1.992.382.095 7 Perw. BPKP Sumbar Perw. BPKP Kaltim Perw. BPKP NTT
31.450.000 12
51.500.000 17
Pusdiklatwas BPKP
Rp9.332.191.903 161.520.000 Penghapusan sebesar Rp102.986.000,00 merupakan
3 Perw. BPKP Banten 8 Perw. BPKP Jambi 13 Perw. BPKP Sulut 18 Perw. BPKP Bengkulu pengurangan BMN rusak berat yang telah dilakukan
57.420.000
84.732.000
229.040.767
239.862.500
4 Perw. BPKP Jabar 9 Perw. BPKP Sumsel 14 Perw. BPKP Sulteng Perw. BPKP NTB usulan penghapusan pada Perwakilan BPKP Sulawesi
287.960.000 19
37.465.419
74.528.300
434.952.000
5 Perw. BPKP Jateng 10 Perw. BPKP Kalbar 15 Perw. BPKP Sulsel Perw. BPKP Malut Tengah sebesar Rp85.365.000,00 dan Perwakilan
59.339.000 20
BPKP Provinsi Bengkulu sebesar Rp17.621.000,00.
26.399.000
36.080.000
89.436.666
Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar
Rp954.593.000,00 merupakan transaksi penghentian
dari penggunaan aktif sebagai akibat dari perubahan
kondisi menjadi rusak berat yang terjadi pada Kantor
Pusat BPKP.
Penerimaan Aset Tetap Pengembangan Melalui KDP
Renovasi sebesar sebesar Rp11.798.317.887,00
Rp1.590.839.005,00 merupakan merupakan penyelesaian
transfer masuk Aset Tetap pembangunan melalui termin Tidak terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan dalam
Renovasi pada Kantor Pusat yang menambah nilai BMN yang rangka penanganan pandemic COVID-19 selama Tahun 2021.
BPKP dari Sekretariat terjadi pada satker di
Pengadilan Pajak Lingkungan BPKP Selain nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, terdapat Gedung
dan Bangunan yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara
ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi
sebesar Rp89.150.550,00.

Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dapat dilihat
pada Lampiran 3-F.
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi dan
Transaksi Normalisasi BMN masing-masing sebesar
Rp3.483.712.916,00 merupakan transaksi normalisasi
atas aset yang tidak normal, dengan rincian sebagai
berikut:

Calk Neraca 59