Page 10 - Monitoring Isu 1-6 Maret 2022
P. 10
ISU
2
KKP SEGERA TERAPKAN
PENANGKAPAN TERUKUR
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menerapkan kebijakan penangkapan
terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Langkah itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan nasional.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, melalui kebijakan penangkapan
berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota
yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Menteri Trenggono memastikan,
kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan prinsip ekonomi biru, di mana kegiatan
ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip keberlanjutan ekosistem,
Kemudian untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dipungut berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan dan diawasi oleh BPKP dan KPK, serta Blue Halo-S bisa
bekerja sama dengan nelayan lokal dan koperasi nelayan untuk mendapatkan dan
mengelola kuota penangkapan.
*)Kronologis lengkap ada di bagian lampiran
10
