Page 6 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Kata
Pengantar

BPKP menyusun laporan kinerja tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas dari penggunaan
dana publik untuk pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional. Pertanggungjawaban kinerja ini dirilis untuk menggambarkan prioritas dan
capaian-capaian kinerja utama BPKP sepanjang Tahun 2021. Selain itu, dalam laporan ini
juga disajikan berbagai terobosan dan transformasi organisasional BPKP, yang sebagian
besarnya diapresiasi melalui berbagai penghargaan.

Sejalan dengan fokus pemerintah, pada Tahun 2021 BPKP memprioritaskan
pengawasannya untuk mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional, sembari
memastikan efektivitas perlindungan kesehatan dan sosial terhadap pandemi Covid-19.
BPKP juga menyesuaikan pendekatan dan metodologi pengawasan untuk menjamin bahwa
berbagai keterbatasan di tengah pandemi tidak menghalangi dihasilkannya pengawasan
berkualitas.

Sebagai hasilnya, pengawasan BPKP pada tahun 2021
berkontribusi positif bagi keuangan negara senilai 54,3 triliun
rupiah. Program pembangunan prioritas juga dikawal
akuntabilitasnya, diantaranya mencakup pembangunan berbagai
infrastruktur strategis, penyaluran berbagai lapisan bantuan
sosial, dukungan bagi korporasi dan pelaku usaha, bantuan
pendidikan, serta penanganan dampak kesehatan dari Covid-19.

Kinerja BPKP juga diarahkan untuk mendorong peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal
tersebut dilakukan melalui peningkatan efektivitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan
kapabilitas Aparat Pengawasa Inter
Pemerintah (APIP), dan penguatan efektivitas
pengendalian korupsi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(K/L/D). Pada area kekayaan negara yang
dipisahkan, BPKP juga memastikan
akuntabilitas penyelenggaraan korporasi negara,
dan mengawal berbagai aksi strategis Badan Usaha Milik
Negara/Daerah (BUMN/D).