Page 2 - Proposal Majalah Digital Jembrana

MAJALAH DIGITAL
JEMBRANA

T E P A T

PROPOSAL
PEMBUATAN MAJALAH DIGITAL

I PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepen ngan
masyarakat atau kepen ngan untuk membuat aturan guna mengurus
daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi
dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan
namos. Autos berar sendiri dan namos berar aturan atau undang-undang,
otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving)
namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain
mengandung ar zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya
mencakup zel estuur (pemerintahan sendiri).

Dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 yang telah diamandemen dari UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 22 Tahun
1999. Dalam UU itu disebutkan, otonomi daerah ar nya hak, wewenang, dan
MAJALAH DIGITAL kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepen ngan masyarakat setempat dalam sistem Negara
JEMBRANA
Kesatuan Republik Indonesia.

Menginformasikan Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
kepada masyarakat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepen ngan masyarakat

Jembrana tentang setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pembangunan berbagai

sektor yang telah Secara formal par sipasi masyarakat telah direpresentasikan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Namun untuk lebih bisa mendapatkan potret
dikerjakan oleh seluruh
kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat, media lokal memiliki peran
perangkat pemerintah strategis untuk itu. Menurut MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia
mulai dari seluruh (2002:17) salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah adalah par sipasi
ak f masyarakat lokal, yang dijembatani saluran media massa lokal. Par sipasi
kedinasan Pemerintah media menjadi penentu kesuksesan otonomi daerah karena di dalamnya

Kabupaten maupun yang mengandung aspek pengawasan, aspirasi dan mediasi antar stake holder
pembangunan daerah.
melibatkan aparatur

Desa. Di sisi lain, lanskap kehidupan bermedia di Indonesia, terutama di ranah lokal
masih menunjukkan berbagai persoalan yang cukup pelik untuk diurai.
Netralitas media lokal dalam eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi
ekonomi dan poli s daripada aspek informa f dan eduka f bagi publik adalah
dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran media.

Alih-alih menjadi lembaga keempat (fourth estate) yang mengawal proses
demokra sasi (di ranah lokal), justru media dicurigai berubah fungsi menjadi
alat poli k bahkan juga menjadi mesin uang bagi pemilik industri berita.

Untuk mengimbangi hal tersebut, maka sangat pen ng Pemerintah Daerah
untuk memiliki sebuah media massa. Bukan media formalitas yang sekedar
memberitakan kegiatan ru n kepala daerah dalam acara-acara yang bersifat
seremonial, tetapi sebuah media yang mampu menjadi jembatan komunikasi
dua arah antara rakyat dan kepala daerah secara langsung, tanpa batas, dan
dak terputus.