Page 16 - buku saku ekonomi

B.Transfer Daerah dan Dana Desa
Transfer daerah adalah salah satu belanja negara untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Salah satu peranannya yaitu adanya
kewajiban mencapai standar pelayanan pada setiap daerah. Adapun macam-macam transfer daerah yaitu;
1) Dana Bagi Hasil ( DBH )
Merupakan dana yang dialokasikan berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai keperluan daerah untuk melaksanakan
desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri atas; Dana bagi hasil dari pajak , Dana bagi hasil dari SDA , Dana bagi hasil dari cukai
2)Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan dana yang dialokasikan untuk memeratakan kemampuan finansial antar daerah sekaligus untuk melaksanakan
desentralisasi.
3)Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh suatu daerah sesuai
dengan prioritas nasional. DAK terdiri atas;
a) Dana Alokasi Khusus Reguler
b) Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah Dan Penugasan
c) Dana Alokasi Khusus Afirmasi
Contoh : Dinas kesehatan kabupaten Pati belum pernah secara khusus membuat perencanaan dan pengusulan DAK untuk
membiayai kegiatannya. Walaupun pemda tidak melakukan langkah apapun, pemerintah pusat akan tetap memberikan
DAK kepada daerah pengalokasian dana tergantung kebijakan pemerintah kabupaten.
4)Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif
Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.
Dana Insentif merupakan dana penyesuaian dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah
dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu.Contoh : Bali mendapatkan dana otonomi khusus dikarenakan bali terkenal
dengan daerah pariwisata. Yogjakarta mendapatkan dana otonomi khusus dikarenakan terkenal sebagai kota pelajar. Jakarta
mendapatkan dana otonomi khusus dikarenakan jakarta merupakan Ibukota negara.
5) Dana Desa
Merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 15