Page 23 - buku saku ekonomi
P. 23

Sumber-sumber Penerimaan Daerah dan Jenis-Jenis Pengeluaran      Dana Alokasi Khusus (DAK)
   Daerah
                                                                 Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana  yang  bersumber  dari
   a. Pendapatan Hasil Daerah ( PAD ) :                          pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  ke  daerah  tertentu
    Pajak Daerah; Pajak atas kendaraan bermotor, pajak atas
                                                                 untuk membantu pendanaan kegiatan khusus sesuai prioritas
    reklame, pajak atas hiburan, pajak atas hotel, dan bea dari
                                                                 nasional dan menjdi urusan suatu daerah.
    balik nama.
                                                               c.Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
    Retribusi Daerah; jasa parkir kendaraan, jasa angkut sampah,
                                                                    Pendapatan Hibah adalah salah satu sumber penerimaan
    pelayanan  pemakaman,  retribusi  dari  pelelangan,  dan
                                                                    daerah  untuk  mendanai  penyelenggaran  urusan
    retribusi atas izin trayek.
                                                                    pemerintah  daerah  yang  bersumber  dari  penerimaan
    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; BUMD,        dalam negeri, hibah luar negeri, dan pinjaman luar negeri.
    pengelolaan atas SDA daerah, bank daerah, dan pengelolaan
                                                                    Pendapatan Darurat adalah dana yang bersumber dari
    yang bersifat swasta dengan kelompok masyarakat.
                                                                    APBN yang dialokasikan ke daerah yang menngalami
    Lain-lain  PAD  Yang  SAH;  hasil  penjualan  kekayaan  daerah   bencana nasional dan peristiwa luar biasa.
    yang  yang  tidak  dipisahkan,  hasil  pemanfaatan  kekayaan
                                                                    Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah
    daerah  tidak  dipisahkan,  jasa  giro,  tuntutan  ganti  rugi,
                                                                    daerah lainnya.
    keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
                                                                    Dana penyesuaian dan otonomi khusus
    komisi,  potongan  sebagai  akibat  penjualan  barang/jasa  oleh
                                                                    Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
    daerah.
                                                                    membantu  daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan
   b. Dana Perimbangan :                                            pemerintah  pusat  guna  mendukung  percepatan
      Dana Bagi Hasil (DBH)                                         pembangunan di daerah.
     Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang
                                                                    Dana  Otonomi  khusus  adalah  dana  yang  dialokasikan
     dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase
                                                                    untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi  khusus  suatu
     untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka
                                                                    daerah. Contoh pada tahun 2020 pengaruh dana otonomi
     pelaksanaan desentralisasi.
                                                                    khusus mencapai 60% terhadap APBD Papua.
      Dana Alokasi Umum (DAU)
                                                                    Bantuan keuangan dari provinsi adalah bantuan keuangan
     Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN
                                                                    dari  APBN  yang  diberikan  secara  proporsional  kepada
     yang  dialokasikan  untuk  pemerataan  kemampuan               partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi
     keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
                                                                     maupun DPRD kabupaten/kota.
     dan pelaksanaan desentralisasi.                                                                               22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28