Page 30 - BUKU PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN

Penutup

Pejabat Analis Kebijakan harus mampu menganalisis kebijakan dan

membuat hasil analisis kebijakan yang berkualitas sehingga dapat
menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas yang dapat membantu
untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam hal ini, analis kebijakan di BPIP
diharapkan dapat membuat policy brief dan policy paper yang berkualitas

sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan yang ditetapkan sehingga
dapat membantu pemangku kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan
terkait pembinaan ideologi pancasila.

Policy Brief/ policy paper tidak hanya bersifat deskriptif tetapi berorientasi
pada pemecahan masalah. Policy brief/ policy paper yang berkualitas harus
dapat mengidentifikasi masalah yang benar - benar terjadi dan
memberikan rekomendasi secara tepat dan terukur. Bukti - bukti yang

memperkuat identifikasi masalah harus dilampirkan untuk memperjelas
analisis. Rekomendasi yang ditawarkan dalam policy brief/ policy paper
harus memiliki relevansi dengan masalah yang diidentifikasi serta bersifat
accessible (dapat digunakan).

Policy brief merupakan sintesa dari policy paper. Policy brief berfungsi
untuk memfokuskan pada variabel, isu, atau indikator tertentu dan lebih
fokus pada target audiens tertentu serta bersifat tidak terlalu akademik

dengan kata - kata yang lebih mudah dimengerti dan menarik. Policy brief
dapat disusun dengan tidak perlu menunggu riset selesai, sehingga analis
kebijakan dapat menggunakannya saat isu kebijakan masih hangat dan
dapat mengambil kebijakan pada momentum yang tepat. Analisis policy

brief lebih logis, sederhana, dan jelas. Maka, policy brief dideskripsikan
lebih singkat yaitu terdiri dari 4 - 7 halaman. Policy brief membantu
pemangku kebijakan untuk dapat menelaah masalah dan mengadopsi
alternatif kebijakan secara tepat dan cepat.

27