Page 24 - EBOOK PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN

Penutup

Pejabat Analis Kebijakan harus mampu menganalisis kebijakan dan

membuat hasil analisis kebijakan yang berkualitas sehingga dapat
menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas yang dapat membantu
untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam hal ini, analis kebijakan di BPIP
diharapkan dapat membuat policy brief dan policy paper yang berkualitas

sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan yang ditetapkan sehingga
dapat membantu pemangku kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan
terkait pembinaan ideologi pancasila.

Policy Brief/ policy paper tidak hanya bersifat desktriptif tetapi
berorientasi pada pemecahan masalah. Policy brief/ policy paper yang
berkualitas harus dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan
rekomendasi secara tepat dan terukur. Bukti - bukti yang memperkuat

identifikasi masalah harus dilampirkan untuk memperjelas analisis.
Rekomendasi yang ditawarkan dalam policy brief/ policy paper harus
memiliki relevansi dengan masalah yang diidentifikasi serta bersifat
accessible (dapat digunakan).

Policy brief merupakan sintesa dari policy paper. Policy brief berfungsi
untuk memfokuskan pada variabel, isu, atau indikator tertentu dan lebih
fokus pada target audiens tertentu serta bersifat tidak terlalu akademik

dengan kata - kata yang lebih mudah dimengerti dan menarik. Analisis
policy brief lebih logis, sederhana, dan jelas. Maka, policy brief
dideskripsikan lebih singkat yaitu terdiri dari 4 - 7 halaman. Policy brief
membantu pemangku kebijakan untuk dapat menelaah masalah dan

mengadopsi alternatif kebijakan secara tepat dan cepat.

21