Page 13 - lkpd nurlia yunizar

Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi

Dekrit adalah menetapkan kembalinya UUD 1945. Sekian

tahun berlalu sejak pengakuan kedaulatan Indonesia,

Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada

Indonesia. Berbagai upaya diplomasi dan konfrontasi

pun dilakukan. Puncaknya, Presiden Soekarno

mengumandangkan Trikora atau tri komando rakyat

untuk membebaskan Irian Barat dan mengirim pasukan.

Hal ini memaksa Belanda untuk melakukan perundingan.

Akhirnya, melalui penentuan pendapat rakyat atau

Pepera tahun 1969, Irian Barat berhasil menjadi bagian

dari Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi

penyimpangan terhadap UUD 1945. Di antaranya

pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR

hasil pemilu, dan pengangkatan MPRS oleh presiden,

yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Penyimpangan

ini disebabkan oleh kekuasaan presiden yang sangat

besar. Sejak tahun 1962, Indonesia dan Malaysia terlibat

konflik karena Presiden Soekarno menolak pembentukan

Negara Federasi Malaysia, yang dinilai akan mengancam

kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Indonesia keluar dari

PBB karena tidak puas dengan cara PBB menyelesaikan

konflik tersebut. Kebijakan ekonomi dalam masa

demokrasi terpimpin di antaranya adalah pembentukan

Depernas atau dewan perencanaan nasional dan

penurunan nilai mata uang.