Page 23 - BT PPUPD Madya Hub Kelembagaan
P. 23
• Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
• Hubungan tersebut dilakukan dalam bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang telah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
• Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan,
terutama di negara berkembang, dimana pengelolaan sumber daya masih dilakukan bersama antara pemerintah
pusat dan daerah.
• Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pendanaan dan ketersediaan sumber daya yang terbatas pada
suatu daerah tertentu sehingga peran pemerintah pusat sangat diperlukan.
• Selain itu, keterbatasan dana bukan satu-satunya alasan diperlukannya tangan pemerintah pusat.
• Alasan lain diperlukannya peran pemerintah pusat karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah yang
bersangkutan dalam pembangunan lintas wilayah.
• Pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dibatasi oleh wilayah administratif merupakan pendorong utama
keterlibatan peran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
