Page 4 - BT PPUPD Madya Hub Kelembagaan
P. 4

Kepmendagri No. 893.4 – 2018 TAHUN 2022  - PEDOMAN BangKom JF PPUPD


                      •   Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut jabatan fungsional PPUPD
                          adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
                          pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
                      •   Pelatihan penjenjangan PPUPD adalah program pelatihan untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi PPUPD dalam

                          melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional



               NO      MATA              KOMPETENSI DASAR                INDIKATOR KEBERHASILAN            POKOK BAHASAN           SUB POKOK BAHASAN            WAKTU (JP)
                     PELATIHAN
              1.    Kompetensi   Setelah mengikuti pembelajaran ini,   Setelah mengikuti pembelajaran ini   Hubungan Kelembagaan                             5 JP (non klasikal)
                    Manajerial   Peserta diharapkan mampu memahami   Peserta dapat:                                             1) Konsep kerjasama
                                 konsep Kerjasama kelembagaan sesuai  1) Menjelaskan konsep Kerjasama                             kelembagaan esuai dengan
                                 dengan asas                            kelembagaan sesuai dengan asas                            asas pemerintahan;
                                 pemerintahan, menyusun peta jejaring   pemerintahan;                                           2) Identifikasi lembaga-lembaga
                                 kerja sama antar unit               2) Mengidentifikasi lembaga-lembaga                          yang terkait dengan tugas
                                 organisasi/lembaga, dan menganalisis   yang terkait dengan tugas pokok                           pokok organisasi; dan
                                                                        organisasi; dan
                                 potensi kewenangan                  3) Menganalisis potensi kewenangan                         3) Analisis potensi kewenangan
                                                                                                                                  dapat dikerjasamakan. .
                                 dalam pengendalian pelayanan publik    dapat dikerjasamakan.
                                 dapat dikerjasamakan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9