Page 7 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 7
Kata Pengantar
Tata kelola dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal
fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas.
Tata kelola pemilu tersebut menyangkut kelembagaan pemilu sebagai aspek
utama, selain aspek yang lainnya, yakni sistem pemilu dan proses pemilu,
manajemen pemilu dan sistem penegakan hukum pemilu. Indonesia mempunyai
pengalaman panjang dalam mendesain tata kelola pemilu yang konstitusional
sampai sejauh ini.
Tata kelola pemilu sangat terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari
penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU),
sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemandirian
penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar pemilu memiliki legitimasi
dan kredibilitas. Mandat konstitusi menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan
oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Mandat ini harus diterjemahkan dalam tataran pengetahuan dan ketrampilan
yang lebih operasional sehingga KPU dapat lebih efektif dan responsif dalam
melayani hak konstitusional warga negara.
KPU dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang
tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilu yang kompleks dan
dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi
penyelenggara di bidang kepemiluan dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam
rangka memperkuat tata kelola pemilu (electoral governance) yang semakin
mumpuni sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke
depan. Dengan demikian, sebagai upaya agar mampu melayani hak konstitusional
warga negara yang berintegritas dan professional, penyelenggara pemilu perlu
dibekali pemahaman dan ketrampilan teknis kepemiluan yang komprehensif.
Buku ini hadir dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.
Buku yang berjudul Tata Kelola Pemilu di Indonesia ini sebenarnya dikembangkan
dari buku yang berjudul Fondasi Tata Kelola Pemilu yang diterbitkan oleh KPU RI
pada tahun 2017. Penyusunannya berdasarkan konstruksi pemahaman normatif
serta teknis kepemiluan yang dikombinasikan dengan pengalaman empirik dan
praktek-prakter terbaik (best practises) penyelenggaraan pemilu di pusat maupun
di daerah. Buku ini memberikan gambaran besar tentang desain tata kelola
pemilu di Indonesia. Ada banyak catatan penting yang dielaborasi di dalam buku
TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA v

