Page 17 - Manajemen Bencana DKI
P. 17

Prinsip Manajemen



                                                  Bencana















         Penanggulangan bencana harus                           Berdayaguna & Berhasilguna
         didasarkan pada prinsip paktis:                        Dalam mengatasi kesulitan

                                                                masyarakat dilakukan dengan tidak

         Cepat & Tepat                                          membuang waktu, tenaga dan biaya
         PB dilakukan secara cepat dan tepat                    yang berlebihan
         sesuai dengan tuntutan keadaan.

                                                                Transparansi & Akuntabilitas

         Prioritas                                              PB dilakukan secara terbuka dan
         Upaya PB yang harus                                    dapat dipertanggungjawabkan.
         mengutamakan kelompok rentan
                                                                Kemitraan
                                                                PB harus melibatkan berbagai pihak
         Koordinasi & Keterpaduan                               secara seimbang

         Upaya PB yang didasarkan pada
         koordinasi yang baik dan saling                        Pemberdayaan
         mendukung. Sedangkan                                   PB dilakukan dengan melibatkan
         keterpaduan dimaksudkan  sebagai                       korban bencana secara aktif. Korban
         upaya PB dilaksanakan oleh                             bencana hendaknya tidak dipandang
         berbagai sektor secara terpadu yg                      sebagai obyek semata
         didasarkan pada kerjasama yang                         Non Diskriminatif
         baik dan saling mendukung                              PB tidak memberikan pelakuan yang

                                                                berbeda terhadap jenis kelamin,
                                                                suku, agama, ras dan aliran politik


                                                                Non Proselitisi
                                                                PB dilarang menyebarkan agama
                                                                atau keyakinan


                                                                                                               17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22