Page 11 - 10 LKK - Ngopi Bareng Ombudsman RI Oktober
P. 11
Kutipan Narasumber
Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pelayanan
publik menilai, sanksi pencabutan layanan publik
terhadap penunggak iuran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu dikaji ulang.
Sanksi-sanksi tersebut juga diperkirakan tak akan
efektif.
"Apa kaitannya sertifikat tanah dengan iuran BPJS? Kan
tidak masuk akal dan belum tentu efektif. Untuk apa
menerapkan sesuatu yang tidak efektif?" kata Alamsyah
dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman di Kantor
Ombudsman, Jakarta, Rabu (23/10).
Ahmad Alamsyah Saragih https://katadata.co.id/berita/2019/10/23/ombudsman-
Anggota Ombudsaman RI nilai-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-tak-akan-efektif
