Page 35 - buku digital FLIP_Neat

sewenang-wenang, sebab tindakan organ
badan hukum yang melampaui batas-batas
yang telah ditentukan, tidak menjadi
tanggung jawab badan hukum akan tetapi
menjadi tanggung jawab pribadi organ,
terkecuali menguntungkan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan pasal 1656 BW.

Case Analysis
Konvensi tentang Hak-hak
Penyandang Disabilitas (Convention on
the Rights of Persons with Disabilities or
CRPD) ditetapkan dengan Resolusi Majelis
Umum atau G.A. Res. A/RES/61/106 pada
13 Desember 2006 dan dibuka untuk
penandatanganan pada 30 Maret 2007.
Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi
terhadap Konvensi ini dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi tentang Hak
Penyandang Disabilitas pada 10 November
2011.Pada aspek akses terhadap keadilan,
Konvensi memberikan dua prinsip penting
yaitu (1) Negara Pihak harus menyediakan
akomodasi yang memadai agar