Page 206 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 206

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat  187


              Pradja, Ombo Sutya, ‘Hutan dan Masyarakat Adat’ dalam
                     Sandra Kartika dan Candra Gautama (Penyunting),
                     Menggugat Posisi  Masyarakat  Adat  Terhadap
                     Negara, 1999, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat
                     Nusantara,  Jakarta, 15-16  Maret  1999. Diterbitkan
                     atas Kerja Sama Panitia Bersama Sarasehan  dan
                     Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan
                     Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
              Pranoto,  Suhartono W.,  2001,  “Lunguh dan  Lurah: Tetap
                     Aktual  dalam Suhartono  W. Pronoto,  Serpihan
                     Budaya Feodal, Penerbit Agastya Media, Yogyakarta.

              Prill-Brett,  June, “Contested Domains:  The  Indigeneous
                     Peoples Right Act (IPRA) and Legal Pluralisme in
                     the Northern Philippines” dalam  Journal of Legal
                     Pluralism, 2007 nr.55.

              Purba,  Rehngena,  ‘Masyarakat  Hukum Adat  Melayu  Deli
                     dan  Hak  Ulayat’,  makalah disampaikan  pada
                     Seminar Sehari  Laskar Ampera  M. Nawi Harahap
                     Angkatan  66 Medan  –SUMUT  di  Hotel Sahid
                     Medan tanggal 11 Agustus 19991.

              Putra, Hendy Esa, 2002,  Peralihan Kepemilikan Komunal
                     Kepada Pemilikan Perorangan  Atas  Tanah Di
                     Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara
                     Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Skripsi, Sekolah
                     Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.

              Raharjo, Satjipto, 1991,  Ilmu Hukum, Penerbit P.T.Citra
                     Aditya Bakti, Bandung.
              Saftri,  Myrna  A.,  dan  Tristam  Moeliono,  “Bernegara
                     hukum  dan  berbagi  kuasa  dalam  urusan  agraria
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211