Page 45 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 45
di sini tidak hanya sebagai mekanisme pertukaran dan distribusi
yang sederhana tetapi juga penentu dan pengatur utama dari
reproduksi sosial. 15
Setelah lebih dari dua dekade terjerumus dalam lingkaran
konflik secara langsung sebagai akibat proses kapitalisasi, pada
tahun 2019 konflik lahan antara Masyarakat Adat Senama Nenek
dengan PTPN V diselesaikan oleh Pemerintah. Sebagai instrumen
hukum, program itu dilaksanakan di bawah Perpres Nomor 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Presiden ini mengatur salah satu objek reforma agraria ialah
tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Pasal
inilah yang menjadi pintu masuk diterapkannya reforma agraria
terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat, khususnya tanah ulayat
yang menjadi objek sengketa atau konflik agraria.
Seolah disamakan dengan objek tanah lainnya, program
sertifikat tanah lewat reforma agraria menjadi alternatif
konkret pemerintah dalam menyelesaikan sengketa atau konflik
agraria atas tanah ulayat. Setidaknya, sebanyak 1.385 sertifikat
diterbitkan di atas 2.800 hektar tanah ulayat yang sebelumnya
menjadi objek konflik, yang diserahkan secara simbolis kepada
Masyarakat Adat Senama Nenek oleh Menteri ATR/BPN pada
kamis tanggal 26 Desember 2019 di Desa Senama Nenek. 16
Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah konflik
sepenuhnya dapat diselesaikan? Salah satu fakta yang menarik
15 Ibid., hlm. 95-97.
16 Riau Pos, 27 Desember 2019, “BPN Riau Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah,” dari https://
riaupos.jawapos.com/riau/27/12/2019/218526/bpn-riau-serahkan-3000-sertipikat-
tanah.html#, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.
10 Reforma Agraria Tanah Ulayat
