Page 9 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

viii Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
yang kemudian diganti dengan Permenag/Ka BPN No. 10
Tahun 2016; dan Permenag/Ka BPN No. 29 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi
undang-undang di bidang sumber daya alam ikut mewarnai
perkembangan atau perubahan berbagai undang-undang atau
kebijakan, misalnya Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007
terkait UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Putusan MK Nomor 3/PUU-X/2012 terkait UU No. 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil; dan empat putusan MK terkait UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011;
Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011; Putusan MK Nomor 35/
PUU-X/2012; dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014).
Dua hal mendukung diterbitkannya empat belas artikel
yang dimuat dalam Opini SKH Kompas sejak tahun 2009.

Pertama, dari segi praktikal, hal ini mempermudah pihak-
pihak yang memerlukan bacaan untuk memperolehnya.
Kedua, menelaah berbagai artikel dalam buku ini, yang sudah
dilengkapi dengan catatan perkembangan yang terjadi setelah
penerbitan artikel yang bersangkutan, diharapkan dapat
diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif tentang dan
sekitar isu yang dibahas.