Page 111 - Modul PJJ PPKn
P. 111
Modul Pembelajaran
Jarak Jauh PPKn
No Kunci Jawaban Skor
1 Makna tata urutan dalam peraturan perundang-undangan 0 - 2
adalah penjenjangan, yaitu peraturan yang jenjangnya lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.
2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tata 0 - 2
urutan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi,
sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di
bawahnya.
3 Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 0 - 3
berdampak pada berkurangnya kekuasaan MPR. (Semula
MPR berwenang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden,
setelah dilakukan amandemen, MPR tidak lagi bewenang
mengangkat melainkan melantik Presiden dan Wakil
Presiden)
4 Pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 0 - 2
1945 merupakan aturan pokok yang selanjutnya perlu
diatur/dijabarkan ke dalam Undang-Undang.
5 MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 0 – 2
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di 0 - 2
bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
6 Dilakukan pengujian terhadap suatu peraturan perundang- 0 - 2
undangan karena adanya dugaan ketidaksesuaian suatu
peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Jumlah Skor 15
Pedoman Penilaian
ℎ
Nilai Akhir = 100
101 | M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l
