Page 36 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran

Jarak Jauh PPKn

E. Rangkuman

UUD Negara Republik Indonesia merupakan sebagian dari hukum dasar,

yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi bukanlah bukanlah satu-satunya hukum
dasar. Disamping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang

tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik

penyelenggraan negara.

Di Indonesia dianut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia

berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang
menempati kedudukan tertingi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum

yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus
berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negera Republik Indonesia

Tahun 1945. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut

harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kedudukan yang demukian, UUD negera Republik Indonesia Tahun
1945 memiliki fungsi :

a) Alat Kontrol
UUD negara Republik Indonwesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol

apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma

hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Rpublik Indonesia Tahun
1945.

b) Pengatur
UUD Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai

pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan

dilaksanakan.

M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l 26