Page 211 - Modul PJJ PPKn SMP-Digital

melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang­
undang.” Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Undang­Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “MPR ber­
wenang mengubah dan menetapkan undang­undang dasar.” Me­
nurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini jelas bahwa MPR memiliki
kewenangan untuk mengubah Undang­Undang Dasar Negara Re­
publik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya, apa hubungan antara Undang­Undang Dasar Ne­
gara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma­norma yang
berlaku dalam masyarakat? Undang­Undang Dasar Negara Re­
publik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan perundang­
undangan Negara yang tertinggi kedudukannya dalam Negara dan
merupakan hukum dasar Negara yang tertulis, di samping hukum
dasar tertulis ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan
konvensi. Kedudukan ini membawa konsekuensi bahwa peraturan
perundang­undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan
Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jadi Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah contoh dari norma hukum. Seperti Ananda yang sudah
pelajari dalam aktivitas sebelumnya, norma hukum adalah salah
satu norma yang berlaku dalam masyarakat di saming norma
agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Penugasan 3.2

Nah…sekarang untuk mengetahui hubungan antara Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma­
norma yang berlaku dalam masyarakat.coba Ananda lengkapi tabel
berikut, kemudian Ananda buat kesimpulan!

MATA PELAJARAN PPKN — KELAS VII SEMESTER GASAL 199