Page 23 - Modul PJJ PPKn SMP-Digital

mumkan pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai)
untuk menyelidiki usha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29
April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito,
BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang, Upa ca ra pe lan tik­
an dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI
diadakan di gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang)
pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan kepengurusan BPUPKI se ba­
gaimana terdokumentasi dalam Sekretarian Negara Republik In­
do nesia (1995: xxv­xxvi) terdiri atas Ketua, dr. KRT. Radji man
Widyo diningrat, Wakil Ketua, Itibangase Yosio dan R.P. Soeroso,
de ngan anggota 60 orang dan Anggota Tambahan enam orang.
Adapun tugas BPUPKI dapat diamati dari pembahasan dalam
sidang­sidangnya. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak
dua kali dan mengadakan sidang tidak resmi sekali (Sekretarian
Negara Republik Indonesia, 1995: xvii). Sidang resmi yang perta­
ma diadakan sehari setelah pelantikan BPUPKI yaitu pada tanggal
29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI mem­
bahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua ber lang­
sung sejak tanggal 10­17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini
membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, ke war ga ne ga­
ra an, rancangan Undang­Undang Dasar, ekonomi dan ke uangan,
pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Pada persidangan BPU­
PKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi­bagi dalam panitia­
panitia kecil. Panitia kecil terdiri atas Panitia Perancang Undang­
Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, Panitia Pembelaan
Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Pani­
tia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta
(Sekretarian Negara Republik Indonesia, 1995: 200­2003).

MATA PELAJARAN PPKN — KELAS VII SEMESTER GASAL 11