Page 65 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat erdiri atas unsur Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar
Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PENDANAAN

Pasal 98

(1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya de ngan
memperhatikan prinsip proporsional.

57