Page 23 - Perencanaan Hutan_Clear
P. 23
penyelenggaraan pengelolaan hutan pada wilayah
kesatuan pengelolaan hutan;
4) Memuat penjabaran atau pendetilan arahan-arahan
pembangunan dari rencana pengelolaan hutan di tingkat
KPH.
Rencana strategis umumnya berjangka waktu 5 (lima) tahun,
dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali, untuk
mengakomodir perubahan kebijakan prioritas pembangunan
nasional, provinsi, kabupaten/kota dan KPH, dan disusun 1
(satu) tahun sebelum berakhirnya Rencana strategis
tersebut. Dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (1 tahun),
khusus KPH dengan kriteria sebagai berikut:
1) Mengacu pada program dan kebijakan kehutanan dalam
Renstra di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2) Merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja,
perkiraan pembiayaan pembangunan kehutanan;
3) Memuat penjabaran atau pendetilan arahan-arahan
pembangunan dari Renstra Kesatuan Pengelolaan Hutan;
4) Memuat penjabaran sasaran kondisi, luas, letak dan
potensi kawasan hutan yang memerlukan proses
penyelenggaraan pengelolaan hutan pada wilayah KPH
dalam tahun rencana;
5) Memuat penjabaran atau pendetilan arahan-arahan
pembangunan dari Renstra KPH.
c. Substansi Rencana Kehutanan
Substansi rencana kehutanan baik rencana kawasan hutan
dan rencana pembangunan kehutanan memuat sebagian
atau seluruh kegiatan pengurusan hutan dan pengembangan
Perencanaan Hutan 13

