Page 41 - Buku Saku Arsi Agustina 2305113640

• Skema Public-Private Partnership (PPP) yang memungkinkan sektor swasta

berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan.

3. Sumbangan Masyarakat:

• Donasi dari masyarakat dan organisasi filantropi untuk membantu

pembangunan fasilitas pendidikan

D. Tantangan dalam Biaya Investasi

• Alokasi Dana yang Tidak Merata: Dana untuk investasi pendidikan seringkali tidak
merata antara daerah satu dengan yang lain.

• Pemeliharaan Infrastruktur yang Mahal: Biaya pemeliharaan fasilitas yang sudah

dibangun menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan dana.

3. Peran Regulasi dalam Pembiayaan Pendidikan

A. Peraturan yang Mengatur

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Mengatur tanggung
jawab pembiayaan pendidikan sebagai kewajiban pemerintah dan masyarakat.

2. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan: Menyusun mekanisme

pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan yang berasal dari

pemerintah.

3. Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Memberikan pedoman mengenai pungutan dan

sumbangan biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar.

4. PP No. 18 Tahun 2022: Pembaruan atas PP No. 48 Tahun 2008 mengenai
mekanisme pendanaan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masa

kini.

B. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Regulasi ini menekankan pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan

prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap sistem pendidikan nasional.

pendidikan anak negeri 36