Page 19 - perpajakan
P. 19

BAB II


    KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN




      1. TERMINOLOGI PERPAJAKAN



     Defenisi  atau  istilah-istilah  yang  sering  digunakan  didalam  pajak  Indonesia  dan  untuk  lebih

     memahami berbagai ketentuan mengenai administrasi perpajakan,


               1.Pajak
     Adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang
     bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara

     langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
               2. Wajib Pajak
     Adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut
     pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

     perundang-undangan perpajakan.
               3. Badan
     Adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan
     usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan

     komanditer,  perseroan  lainnya,  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik  daerah
     dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
     perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,
     lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

               4. Pengusaha
     Adalah  orang  pribadi  atau  badan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau
     pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha

     perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha
     jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
              5. Pengusaha Kena Pajak
     Adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
     Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan

     perubahannya.
              6. Nomor Pokok Wajib Pajak
     Adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana  dalam  administrasi

     perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  Wajib  Pajak  dalam
     melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24