Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 38
'omnibus law' Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR,"
tambah Presiden.
Istilah "omnibus law" pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato
perdana setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024
pada 20 Oktober 2019. Istilah "omnibus law" berasal dari "omnibus bill" yaitu UU
yang mencakup berbagai isu atau topik.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 lalu menargetkan agar
pembahasan "omnibus law" di DPR dapat dilakukan hanya dalam 100 hari kerja.
"Omnibus law memang belum populer digunakan di sini, tapi sudah banyak
diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi,
harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, responsif dalam menghadapi
perubahan yang terjadi," jelas Presiden.
"Omnibus law" tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-
undang.
"Omnibus law" tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah
menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi
buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam omnibus law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Untuk memuluskan pembahasan "omnibus law", pemerintah membentuk Satuan
Tugas (satgas) "omnibus law" yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas
perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala
daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Pada Selasa (14/1), Presiden Jokowi sudah bertemu dengan para ketua umum
partai koalisi untuk membahas "omnibus law" dan perpindahan ibu kota negara di
Istana Negara. Dalam acara itu, hadir antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua
Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Pewarta: Desca Lidya Natalia Editor: Yuniardi Ferdinand COPYRIGHT (c)2020 .
Page 37 of 93.
