Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021
P. 22

6 STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG UMKM DAN KOPERASI

              JAKARTA  -  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  mengatakan,
              pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  penanganan  covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi
              Nasional sebesar Rp 669,4 triliun.

              Sektor UMKM dan koperasi mendapatkan anggaran tambahan, yakni sebesar Rp 186,81 triliun
              atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp 173,17 triliun.

              Di sektor UMKM, kata Airlangga, pemerintah melakukan perluasan program pemberian stimulus
              pada masa pandemi covid-19.

              "Terdapat enam stimulus yang diberikan pemerintah untuk mendukung UMKM dan koperasi,
              yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP),
              penempatan dana pada bank umum dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan
              lainnya," jelas Airlangga.

              Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, anggaran
              PEN tahun 2021 yang naik, khususnya di sektor UMKM.

              "Sektor  UMKM  berkontribusi  sebesar  61  persen  bagi  PDB  Indonesia.  Jumlah  UMKM  yang
              terdampak  akibat  pandemi  sebanyak  64,2  juta  atau  99  persen  dari  seluruh  usaha  yang
              beroperasi diseluruh Indonesia," ujar Susiwijono.

              Hal  ini  diikuti  dengan  fasilitas  penunjang  pembiayaan  UMKM  yang  diperpanjang  pada  2021
              sebagai  upaya  percepatan  pemulihan  ekonomi.  Selain  itu,  untuk  mendukung  peningkatan
              ekosistem  ketenagakerjaan  dan  penciptaan  lapangan  kerja,  pemerintah  dan  DPR  telah
              mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

              "Salah  satu  subtansi  utama  UU  Cipta  Kerja  ini  berhubunagn  dengan  UMKM,  berbagai
              keberpihakan  pemerintah  kepada  UMKM,  yakni  mulai  dari  kriteria  UMKM,  pembiayaan  bagi
              UMKM sampai pada hal teknis agar UMKM mendaptakan Sertifikasi JPH yang tidak dikenakan
              biaya dan sebagainya," tegas Susiwijono.

              Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian
              menjelaskan,  Rudy  Salahuddin  yang  mengatakan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  beserta  seluruh
              peraturan pelaksanaannya banyak memberikan kemudahan.

              "Pekerja  yang  terkena  PHK,  dirumahkan,  dan  pelaku  UMKM  yang  tedampak  bisa  mengikuti
              program Kartu Prakerja. Berbagai pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan
              menciptakan peluang inovasi membuat usaha baru," kata dia.

              Sementara itu Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Porvinsi Jawa Timur Andrio Himawan Wahyu
              mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan UMKM.

              Berbagai upaya dilakukan agar kinerja sektor UMKM makin tumbuh.
              "Selain memberikan berbagai bantuan berupa stimulus maupun pelatihan-pelatihan bagi pelaku
              usaha, Pemprov Jawa Timur juga berupaya untuk berkolaborasi dengan diikuti inovasi teknologi
              UMKM  agar  seluruh  UMKM  di  Jawa  Timur  mengikuti  perkembangan  dengan  kecepatan
              digitalisasi," kata dia.  (jos/jpnn) Yuk, Simak Juga Video ini!.







                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27