Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 164
Title PEMPROV DIY INGIN UMP 2021 KURANGI KEMISKINAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/30/q0737u428- pemprov-diy-
Page/URL
ingin-ump-2021-kurangi-kemiskinan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan penghitungan upah
minimum provinsi (UMP) serta kabupaten/kota (UMK) untuk 2021 akan
menggunakan metode yang berorientasi mengurangi angka kemiskinan. DIY
memiliki program pengentasan angka kemiskinan yang ditargetkan mencapai 7
persen pada 2022.
"Untuk 2021 nanti intinya bahwa penetapan upah minimum kabupaten/kota dan
provinsi harus berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung
Prihadi Santosa seusai rapat koordinasi UMP/UMK DIY 2020 di Kepatihan,
Yogyakarta, Rabu (30/10).
Andung mengatakan penghitungan UMP dan UMK pada 2021 ditargetkan dapat
mendukung program pengentasan angka kemiskinan yang ditargetkan mencapai 7
persen pada 2022. Untuk menindaklanjuti itu, kata dia, Gubernur DIY akan
mengirimkan surat kepada wali kota dan bupati se-DIY yang isinya meminta
konsolidasi penetapan UMK 2021 berwawasan pengurangan kemiskinan.
Meski metode yang digunakan untuk menghitung UMP/UMK 2021 belum ada, ia
memastikan orientasinya akan berubah dibandingkan dengan metode penghitungan
saat ini yang masih bersandar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan. Ia mengatakan penggunaan PP 78/2015 sebagai rujukan
penghitungan UMP secara peraturan akan berakhir sampai 2020.
"Apapun metodenya ke depan kami akan membuat satu metode yang bisa
mengurangi angka kemiskinan," kata dia.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja ( HIPTK)
Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo mengatakan penghitungan UMP 2021 memang
memungkinkan diperbaiki dan dicermati kembali dengan menyesuaikan komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) di DIY. Saat ini, kata dia, berdasarkan PP 78/2015
untuk penghitungan UMP 2020 memang belum bisa menggunakan KHL sesuai
tuntutan serikat buruh karena berdasarkan aturannya KHL baru ditinjau setiap lima
tahun sekali.
"Jadi kesempatannya (menggunakan KHL) memang untuk UMP 2021 karena
sekarang kan tahun terakhir menggunakan PP 78," kata dia.
Page 163 of 173.
