Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 173
Title ANIES DAN BURUH SEPAKAT BENTUK TIM 7 GUNA BERDAYAKAN EKONOMI KREATIF
Media Name kumparan.com
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://kumparan.com/kumparannews/anies-dan-buruh-sepakat-bentuk-tim-7 -guna-
Page/URL
berdayakan-ekonomi-kreatif-1s9nVnlauq9
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Rabu (30/10). Massa
buruh menuntut agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 naik
menjadi Rp 4,6 juta, bukannya Rp 4,2 juta seperti yang diputuskan pemerintah.
Perwakilan buruh itu kemudian berkesempatan bertemu dengan Gubernur DKI
Jakarta, Anies Baswedan. Anies kemudian menerima perwakilan massa buruh dan
melakukan mediasi.
Ketua KSPI DKI Winarso, yang ikut dalam mediasi itu mengatakan Pemprov DKI tak
dapat menggangu gugat keputusan pemerintah untuk menaikan UMP hanya sebesar
8,51 persen. Namun sebagai gantinya Pemprov DKI akan membentuk tim 7 untuk
para buruh.
"Tim tujuh salah satu terobosan dari pemprov DKI untuk mengatasi ekonomi kreatif
dari buruh sendiri. Jadi buruh enggak semata-mata mengandalkan gajinya aja setiap
bulan," kata Winarso di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10).
Winarso menjelaskan, tim 7 ini nantinya akan menampung para buruh untuk
dikembangkan di bidang ekonomi kreatif. Sehingga, pemasukan para buruh
nantinya tak hanya memanfaatkan gaji semata dalam memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.
"Tapi ada pemberdayaan disitu, pelatihan-pelatihan usaha wirausaha dan juga
kreativitas dari buruh itu sendiri. Misalnya dia dilatih untuk membuat kerajinan, dan
hasilnya ditindaklanjuti oleh pemprov mungkin pemasarannya," tuturnya.
Tim 7 ini juga diharapkan nantinya dapat merangkul buruh hingga ke lapis bawah.
Sehingga buruh dapat menyampaikan keluhannya terkait pemberdayaan kerja.
"Komunikasi-komunikasi buruh sampai level bawah. Artinya ada suku Dinas tenaga
kerja, tapi kan tidak menyentuh buruhnya. Dia hanya pada aturan-aturan yang
berlaku seperti UU 13 Tahun 2003," kata dia.
"Kalau Tim 7 berkeluh kesah tentang yang lebih spesifik, misalnya pemberdayaan
ekonominya tadi, misalnya K3, misalnya jam kerja dan segala macam," tuturnya.
Page 172 of 173.
