Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan
                                                   03 Maret 2020


                                                   Berita Terbaru

                                  100
                                   90
                                   80
                                   70
                                   60
                                   50
                                                Positif; 30
                                   40                                   Negatif; 20
                                   30
                                   20
                                   10
                                    0
                                                Positif                Negatif


                                                    NEWSTREND

                                   RUU CIPTA KERJA TIDAK LAYAK DIBAHAS, DPR PERLU
                 Judul          :
                                   TOLAK SEBELUM SEMUA CILAKA
                 Sentimen       :  Negatif


               RINGKASAN

               Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Kerja. Koalisi tersebut merupakan sejumlah
               lembaga masyarakat seperti AMAN, Auriga, ELSAM, Greenpeace, ICEL, ICW, ICJR,
               Kontras, LBH Jakarta, LBH Pers, Perludem, PPMAN, PSHK, Sajogyo Institut, Walhi,
               Yappika, YLBHI. Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan naskah
               akademiknya telah disampaikan oleh Pemerintah ke DPR. DPR didesak menolakk
               RUU yang menggunakan pendekatan omnibus law tersebut.

               Dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja dianggap hanya asosiasi pengusaha besar
               dan segelintir elit yang memiliki akses sedangkan masyarakat yang akan terkena

               dampak tidak dilibatkan sama sekali.

               Dalam bidang ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja dianggap, banyak ketentuan yang
               akan memunculkan perbudakan baru karena pekerja dieksploitasi membabi buta
               sehingga kehilangan jaminan hak serta perlindungan dalam pekerjaannya.

               Sedangkan di bidang lingkungan hidup, terdapat penghapusan pasal pengakuan
               kearifan lokal untuk melakukan pembakaran lahan seluas 2 hektar dihapus sehingga

               berpotensi menjerat masyarakat adat dan peladang tradisional.




                                                        Page 1 of 99.
   1   2   3   4   5   6   7