Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 98
Title INI TUNTUTAN BURUH JABAR UNTUK RUU OMNIBUS LAW
Media Name rri.co.id
Pub. Date 02 Maret 2020
http://rri.co.id/post/berita/794819/daerah/ini_tuntutan_buruh_jabar_un
Page/URL
tuk_ruu_omnibus_law.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Bandung: Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini masih
digodok pemerintah , dinilai membuat bingung masyarakat khususnya kaum buruh.
Pasalnya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah, tidak gencar dilakukan serta tidak
transparan.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Peneliti
Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC) Iman Soleh dalam diskusi publik
yang digelar Bahana Karya Insani di salah satu hotel di Jalan Asia Afrika, Kota
Bandung, Senin (2/3/2020).
"Saya pikir hampir tidak ada perincian atau penjelasan secara rinci apa itu Omnibus
Law. Bahwa RUU ini merupakan bantu loncatan super cepat, tapi ketika masyarakat,
terutama kawan-kawan buruh belum memahami soal Omnibus Law," kata Iman.
Menurutnya, dari nama pencetusan aturan ini sudah simpang siur. Pada awalnya,
RUU ini dinamai RUU Cipta Lapangan Kerja, setelah melalui perundingan dengan
DPR menjadi RUU Cipta kerja.
Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) 98 Jawa Barat Sukamto
mengatakan, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana Omnibus Law
memberikan kepastian.
"Kita masih bingung draftnya seperti apa sih yang muncul, dan poin-poinnya apa
saja. Yang kami harapkan adalah keterbukaan pemerintah, ini loh yang poin-
poinnya, inilah yang harus kita perbarui. Karena kita sebagai buruh juga memahami
banyak aturan yang masih tupang tindih. Kita juga mendorong pemerintah
bagaimana menarik investor,"ucapnya.
Ia berharap, pemerintah tidak terlalu terjebak bahwa lapangan pekerjaan hanya
sektor manufaktur dan industri. Padahal menurutnya masih banyak untuk
menciptakan lapangan pekerjaan disektor lainnya, seperti sektor pertanian yang
harus didorong.
Ketua Aliansi Buruh Jabar Ajat Sudrajat mengatakan, dalam hal pembentukan RUU
Omnibus Law aliansi buruh dan aliansi pekerja tidak dilibatkan.
"Kami dari buruh pekerja sudah sepakat menolak RUU Omnibus Law," katanya.
Page 97 of 99.
