Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 68

Title          BNP2TKI: PEMERINTAH DAERAH AKAN IKUT SERTA DALAM PERLINDUNGAN PMI
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      28 Oktober 2019
                              https://www.merdeka.com/peristiwa/bnp2tki-pemerintah-daerah-akan-ikut- serta-dalam-
               Page/URL
                              perlindungan-pmi.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
               melakukan diseminasi informasi melalui media elektronik di Radio Sonora FM
               Lampung dan Radar TV Lampung dengan mengusung tema "Perubahan
               Fundamental Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI), Minggu (27/10).

               Dalam dialog interaktif Plt. Kepala BNP2TKI / Sestama, Tatang Budie Utama Razak
               menyampaikan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 18tahun 2017, pemerintah
               melakukan berbagai langkah untuk memfasilitasi pelindungan Pekerja Migran
               Indonesia (PMI) dengan melibatkan Pemerintah Daerah dalam usaha pelindungan
               CPMI, PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa.

               "Kami sangat antusias ketika Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan
               Pemerintah Pusat dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun
               2018 ini," Ujar Tatang.

               Ia menyebutkan, melalui Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017, menjadikan
               perubahan fundamental tata kelola PMI sebagai momentum mewujudkan PMI dan
               Keluarganya yang sejahtera sebagai aset bangsa.

               Saat ini pemerintah pusat akan menginformasikan jobsinfo ke pemerintah daerah
               untuk selanjutnya diteruskan kepada masyarakat, memberikan pelatihan khususnya
               pelatihan Bahasa agar masyarakat bisa bersaing dalam dunia kerja di luar negeri.

               Tatang mengungkapkan dalam Undang -undang Nomor 18 Tahun 2017 yang baru
               ini peran swasta berkurang supaya pihak swasta tidak hanya berkutat pada
               pengiriman PMI Low Level dengan mindset profit oriented, tetapi juga harus
               mengirimkan yang high level.

               "Sanksi dalam Undang-Undang baru ini juga berat dan diatur dalam hukum pidana,
               jadi hal ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat untuk menekan angka
               penempatan unprosedural, Kita harus mempelajari secara seksama Undang-Undang




                                                       Page 67 of 103.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73