Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 115
terkena dampak pandemi Covid-19. Sebagian besar dari buruh ada yang mengalami pemotongan
gaji. Namun, upah tahun ini malah tidak dinaikkan sama sekali.
"Banyak kawan-kawan kita yang menderita karena pandemi ini," kata salah seorang perwakilan
buruh, Rintang Berutu, kepada wartawan, Senin.
Bagi mereka, tuntutan untuk menaikkan upah sebesar 10 persen itu sudah sangat wajar, karena
tahun ini tidak ada kenaikan upah. Alasan lain, karena ekonomi Indonesia, termasuk Sumut dan
Medan, juga mulai membaik. Inflasi juga cukup terkendali, sehingga kenaikan upah yang
mungkin diterapkan.
Mereka mendesak Pemkot Medan untuk mengawal pembahasan penetapan UMP maupun UMK
2022 di Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha,
dan serikat buruh/pekerja. Mengenai pencopotan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,
para buruh menilai, Hannalore sudah tidak profesional menjalankan tugasnya.
"Tanpa alasan yang jelas, Kadis makin memperkecil keterlibatan serikat pekerja di Dewan
Pengupahan Daerah, yang sebelumnya berjumlah 40 orang menjadi 28 orang," kata Rintang.
Mereka mencium ada indikasi nepotisme yang dilakukan Hanna dalam menetapkan anggota
dewan pengupahan tersebut. Para pengunjuk rasa ini kemudian ditemui oleh Asisten Perintahan
Kota Medan, Sofyan dan Hannalore sendiri. Hanna mengatakan, sampai saat ini pembahasan
upah di dewan pengupahan masih dalam proses, karena ketentuan dari pemerintah pusat juga
belum diterima.
"Itu harus ada petunjuk dari Kementerian," kata Hanna.
Menurut Hanna, pihaknya masih tetap akan menunggu ketentuan dari pemerintah pusat, serta
besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk memenuhi tuntutan kenaikan 10 persen dari para
pekerja itu. Di sisi lain, UMP Sumut sampai saat ini belum dibahas dan ditetapkan, sehingga
dewan pengupahan tingkat kota juga belum berani melakukan pembahasan. Salah satu
mekanismenya adalah, UMK tidak boleh kurang dari UMP.
"Sementara UMP belum dibahas," kata Hanna.
Hanna pun enggan menjawab tuntutan buruh agar Wali Kota Medan mencopot jabatannya.
"Yang pasti kami tetap mematuhi ketentuan," kata Hanna.
114
