Page 124 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 124
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, H Jonli mengatakan, sesuai aturan penerbitan UMP Riau
2022 paling lambat 21 November 2021. Karena itu saat ini pihaknya masih terus menggesa
pembahasan.
"Sesuai aturan dari pemerintah pusat, UMP paling lambat diterbikan 21 November, karena itu
kami targetkan sebelum tanggal itu UMP Riau sudah diteken oleh pak gubernur," kata Jonli.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk penetapan UMP pihaknya tetap mengacu kepada aturan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Dimana ada beberapa indikator untuk penetapan
UMP tersebut.
"Indikator penetapan UMP tetap disesuikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan
indikator-indikator lainnya," ujarnya.
Disamping itu, lanjut Jonli, sebelum UMP ditetapkan, pihaknya terlebih akan mendengarkan
pengarahan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bang-da), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Besok (hari ini, red) tanggal 8 November kami diundang rapat virtual dengan Ditjen Bangda
Kemendagri membahas terkait UMP. Karena kondisi perekonomian tidak sama antar daerah''
sebutnya.
Jonli juga menjelaskan, jika UMP Riau 2022 sudah ditetapkan, maka itu akan menjadi acuan
untuk Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).
"Kalau UMK itu acuannya UMP. Sedangkan penetapan UMK sendiri paling lambat 30 November,
makanya kita targetkan sebelum 21 November UMP sudah terbit. Untuk pemberlakuannya
terhitung mulai 1 Januari tahun 2022," jelasnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat upah buruh di Riau pada
Agustus 2021 sebesar Rp2,63 juta per bulan.
"Rata-rata upah buruh di Riau pada Agustus 2021 jika dibandingkan dengan Agustus 2020 turun
sebesar?2,44 persen menjadi Rp2,63 juta per bulan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Riau, Misfaruddin.
Sedangkan, upah buruh di Indonesia pada Agustus 2021 dibandingkan Agustus 2020 turun
sebesar 0,72 persen menjadi Rp2,74 juta per bulan. Adapun lima kategori lapangan pekerjaan
'yang upah buruhnya meningkat yaitu real estate, pengadaan air, informasi dan komunikasi,
pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan.(sol)
123
