Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 6
Title OMNIBUS LAW DIMINTA BERPIHAK KEPADA PENGUSAHA KECIL
Media Name antaranews.com
Pub. Date 16 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1252110/omnibus-law-diminta-berpihak -kepada-
Page/URL
pengusaha-kecil
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kehadiran Omnibus Law ini nantinya harus menciptakan wirausaha baru yang
semakin tumbuh, kemudian memberi peluang dan cipta lapangan kerja bagi tenaga
kerja dan buruh, dan mereka mendapatkan rasa adil dan kesejahteraan Mamuju -
Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Provinsi Sulawesi Barat meminta agar
Omnibus Law dapat memudahkan pengusaha kecil UKM di seluruh Indonesia.
"Kami meminta agar Omnibus Law dapat memudahkan pengusaha kecil UKM di
seluruh Indonesia, bukan hanya pengusaha makro dan pengusaha asing," kata
Ketua Pengurus Wilayah KAMI Sulawesi Barat, Ashari Rauf, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, masyarakat harus memahami dengan baik pentingnya Omnibus
Law dan kehadirannya diharapkan mendukung peningkatan Iklim Investasi dan
pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah demi mendukung kemajuan Indonesia.
Menurut dia, semua elemen harus mendukung Omnibus Law, sepanjang
penyederhanaan regulasi sebagai payung hukum teesbut tetap pro kepada rakyat
Indonesia dan memberi dampak pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
dan daya saing khususnya di sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
"Kehadiran Omnibus Law ini nantinya harus menciptakan wirausaha baru yang
semakin tumbuh, kemudian memberi peluang dan cipta lapangan kerja bagi tenaga
kerja dan buruh, dan mereka mendapatkan rasa adil dan kesejahteraan," katanya.
Ia juga mengatakan, kehadiran Omnibus Law harus memberi jaminan dan rasa
aman dan perlindungan kepada tenaga kerja dan buruh, sebab selama ini
kadangkala pihak pengusaha tidak bertanggungjawab kepada buruh tenaga kerja,
khususnya seperti yang terjadi di Sulawesi Barat.
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima, utamanya
keadilan ekonomi harus menjadi spirit atas lahirnya gagasan Omnibus Law ini,"
katanya.
Ashari mengatakan, pihaknya akan mengawal lahirnya rencana Pemerintah dalam
menghadirkan Omnibus Law yang saat ini digodok oleh Pemerintah.
"Dan kepada Pemerintah daerah harus siap dengan anggaran, SDM dan
mengaplikasikan di lapangan, serta tetap bersinerji mendorong Omnibus Law ini
utamanya bagi Eksekutif dan Legislatif," katanya.
Page 5 of 110.
