Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JANUARI 2020
P. 80
"Pemerintah terkesan ada udang di balik batu saat mengajukan RUU ini. Harusnya
kami para buruh dilibatkan, karena selama ini kami selalu menjadi korban
ketidakadilan," tutur Mantiri.
Selain persoalan RUU Omnibus, massa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan
lain seperti penolakan pengurangan jumlah pesangon, meminta kenaikan
persentase iuran pensiunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20%, tolak kenaikan
iuran BPJS Kesehatan, tolak upah murah, tolak outsourcing dan meminta
penindakan pengusaha yang melakukan union busting.
Sementara untuk isu lokal, para pendemo menolak PHK sepihak dan meminta
adanya penindakan kepada pengusaha outsourcing di RSUP Prof Kandouw, karena
tak kunjung membayar hak para karyawan.
"Kami juga mendesak penambahan kesejahteraan petugas kebersihan di Manado,
menindak tegas pengusaha yang tidak menerapkan hak-hak normatif dari buruh,
serta menghilangkan pungli kepada investor yang menyebabkan upah murah," kata
Mantiri kembali.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo,
saat menerima unjuk rasa ini, mengapresiasi apa yang sudah diaspirasikan para
buruh ini. Kata Erny, selama ini Pemprov Sulut selalu bersama dengan buruh untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh.
"Unjuk rasa ini serentak dilakukan se-Indonesia, termasuk di kementerian
ketenagakerjaan. Karena itu kami mengaspirasinya. Aspirasi ini kami terima dan
akan kami sampaikan kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, untuk dilanjutkan
kepada pemerintah pusat," tukas Erny.
(Oktavian mundung)
Page 79 of 110.
