Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2020

pekerja masih berkeinginan untuk melanjutkan PK maka kami memberikan
dukungan penuh," katanya.

Melalu kepmenaker ini, Ida mengimbau WNI di luar negeri, khususnya PMI, untuk
mengikuti arahan dan imbauan pemerintah setempat terkait pencegahan Covid-19.
"Jika mereka ingin pulang ke Indonesia, pekerja juga harus melaporkan terlebih
dahulu ke perwakilan RI terdekat sebelum meninggalkan negara penempatan," kata
Politikus PKB ini.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendukung penghentian sementara
ini. Namun, dia memberikan catatan, yakni dengan keluarnya kepmenaker ini
pemerintah harus memastikan hak para PMI tidak tergerus. Selain itu, lanjut Wahyu,
para PMI yang tidak jadi berangkat tidak dibebani biaya pembatalan keberangkatan
oleh perusahaan penyalur.

Wahyu menambahkan, sebaiknya juga PMI diberikan kepastian tentang refund
tanpa potongan untuk mereka yang membatalkan keberangkatan. Selanjutnya agar
PMI tidak kebingungan, maka harus selalu dipastikan ada saluran informasi
memadai dan adanya pengawasan yang memadai agar tidak terjadi
pemberangkatan non-prosedural.

( Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga mengapresiasi langkah
Kemenaker ini. Penghentian itu dimaksudkan dalam konteks perlindungan WNI dari
penyebaran virus korona. Karena itu, dia berharap Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) diharapkan bisa mematuhinya.

"Momentum penghentian penempatan PMI ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk
memperbaiki semua instrumen perlindungan dan penempatan PMI kita di luar
negeri. Sembari menunggu situasi membaik, sudah sepantasnya seluruh amanat UU
No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI dipersiapkan dengan baik. Instrumen hukum,
pelatihan, birokrasi, dan semua hal teknis yang dibutuhkan sudah semestinya
dipersiapkan. Dengan begitu, pada saat nanti ingin memberangkatkan, semua pihak
sudah bisa mengacu pada UU No. 18/2017 beserta seluruh turunannya," ujarnya
kepada KORAN SINDO.

Namun demikian, dia menilai, Kepmen No. 151/2020 memiliki kelemahan. Sebab,
dalam diktumnya tidak dimasukkan klausul sanksi bagi LPTKS yang masih tetap
mengirimkan PMI. Politikus PAN ini menilai, jika ini hanya dianggap sebagai imbauan
saja, maka akan ada pihak yang melanggar padahal situasi seperti saat ini kepmen
itu harus dilaksanakan demi kebaikan bersama.

(Neneng Zubaidah) (ysw).

Page 109 of 134.