Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 NOVEMBER 2019

Title KRITIK SURAT CINTA RIDWAN KAMIL, GERINDRA: BURUH BUTUH AKSI NYATA
Media Name tempo.co
Pub. Date 27 November 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1277170/kritik-surat-cinta-ridwan-kamil-g erindra-buruh-
Page/URL
butuh-aksi-nyata
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni,
mengkritik "surat cinta untuk para buruh tercinta" yang ditulis Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil. Obon menegaskan, yang dibutuhkan buruh bukan surat cinta, tapi
tindakan nyata untuk memastikan agar mereka sejahtera.

"Karena itu, ketika membaca surat cinta Ridwan Kamil kepada buruh yang di awal
kalimatnya menyebut soal keadilan; itu bukan saja menyakiti hati kaum buruh,
tetapi juga mempertontonkan ketidakadilan itu sendiri," kata Obon dalam
keterangan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Rabu, 27
November 2019.

Selain anggota dewan, Obon juga menjabat sebagai Wakil Ketua KSPI. Sebagai
wakil rakyat, Obon mengingatkan Emil, sapaan Ridwan Kamil, bahwa kewajiban
seorang pemimpin adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan
hanya keadilan bagi sekelompok elite, semisal pengusaha dan penguasa.
Sebelumnya, Ridwan Kamil mempublikasikan surat cinta itu lewat akun
instagramnya pada Senin 26 November 2019. Lewat surat itu, Emil menjelaskan
kebijakannya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lewat Surat
Edaran (SE), bukan Surat Keputusan (SK).

Jika lewat SK, Emil menilai banyak industri yang tidak sanggup akan kolaps, bahkan
kena pasal pidana. Tapi kalau lewat SE, maka industri yang tidak mampu diberi
kesempatan untuk melakukan perundingan upah yang adil dengan buruhnya. Cara
ini dilakukan agar pabrik tidak lari dari Jawa Barat ke tempat lain. Di sini lah sumber
protes Obon dan KSPI. Mereka menilai akan ada perusahaan tidak menaikkan upah
buruhnya karena SE ini, sekalipun sebenarnya mampu. Obon juga menilai
pernyataan Ridwan Kamil mengada-ada. "Sampai saat ini mana ada pengusaha di
Jawa Barat yang dipenjara gara-gara tidak membayar sesuai UMK?" kata dia

Dia mencontohkan, PT Dada Indonesia, salah satu perusahaan padat karya di
Purwakarta, Jawa Barat. Perusahaan tersebut tutup sekalipun sudah membayar
upah buruh di bawah upah minimum. Artinya, kata Obon, bukan upah yang
membuat perusahaan tutup.

Page 54 of 56.