Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2019
P. 74

Title         THR UNTUK PHL DAN PERANGKAT DESA DI SLEMAN BELUM PASTI
                Media Name    republika.co.id
                Pub. Date     20 Mei 2019
                              https://republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/prsidv458/thr-u ntuk-phl-dan-
                Page/URL
                              perangkat-desa-di-sleman-belum-pasti
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sudah memastikan
               tunjangan hari raya (THR) untuk ASN diberikan tepat waktu. Sayang, kepastian
               belum didapat pegawai harian lepas (PHL) dan perangkat desa.

               Ihwal THR untuk tahun ini sendiri sudah diatur melalui dua peraturan pemerintah

               (PP), yakni PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 29
               Tahun 2016 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR.

               Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, THR hampir
               dipastikan sudah bisa dibagikan pada Jumat, 24 Mei 2019. Artinya, dari sisi
               keuangan tidak ada masalah yang jadi kendala penyaluran.

               Pihaknya telah mengantisipasi posisi libur hari raya Idul Fitri. Setelah berkoordinasi
               ke pusat dan provinsi, Harda meyakinkan pembayaran THR dapat dilakukan sesuai
               peraturan yang ada.

               "Untuk PHL baru kita dirapatkan, tapi mudah-mudahan bisa, pikiran kami mereka
               harus dihormati tapi memang harus dicarikan payung hukumnya," kata Harda di
               BKAD Kabupaten Sleman, Senin (20/5).


               THR untuk perangkat-perangkat desa juga masih dalam tahap akan dirapatkan.
               Posisi perangkat desa memang sedikit berbeda daripada PHL. Sebab, mereka sudah
               memiliki ABPD masing-masing.

               Namun, Harda berpendapat, di lingkungan Kabupaten Sleman terdapat kebiasaan
               rutin memberikan tunjangan. Maka dari itu, alternatifnya disesuaikan kemampuan
               masing-masing desa.

               "Untuk perangkat desa memang sedikit berbeda sebab Pemerintah Kabupaten
               sifatnya pembina, mereka sudah memiliki APBD masing-masing, tapi nanti kita

               rapatkan sebaiknya seperti apa," ujar Harda.



                                                       Page 73 of 111.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79