Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman
prakeija.org." ujarnya.

Di sisi lain KPK menyebut program kartu Prakeija bermasalah secara kemitraan dengan para
penyedia layanan pelatihan digital.

Menurut Alex. permasalahan pertama karena delapan penyedia pelatihan daring ikut serta
dalam program tanpa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Hal tersebut memiliki
potensi konflik kepentingan. "Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan
lembaga penyedia pelatihan." ujarnya.

Alexjuga menyebutkan sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik
Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi nor

mal sesuai Perpres 36/2020 yang menjadi program ) seml-bantuan sosial dalam i masa pandemi.
Program tersebut memakan anggaran i sebesar Rp20 Triliun dengan

target peserta 5.6 Juta orang.

Komposisi nilai total in-i sentlf pasca pelatihan ya-i Itu sebesar Rp2.400.000 t per orang dan
Insentif sur-t vel sebesar Rp 150.000 perorang. Sedangkan nilai ban-. tuan pelatihannya sebesar
i Rp 1.000.000 per orang.

Selain berpotensi konflik ; kepentingan. KPK menca-l tat permasalahan Prakerja i terletak pada
metode pelaksanaan secara daring. Menurut KPK. metode tersebut besar kemungkinan dapat
flktif atau tidak efektif se-i hingga merugikan keuangan negara.

Karena metode pembelajaran hanya satu arah. Peserta sudah mendapatkan Insentif meskipun
belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar
pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

Lebih lanjut lagi. KPK mengatakan lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun
peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
Materi pelatihan pun dianggap tidak memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat secara materi
dan penyampaian daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

Permasalahan Juga terjadi pada proses pendaftaran. KPK merujuk pada data Kemenaker dan
BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengkompilasi data pekerja terdampak PHK dan sudah
dipadankan NIK-nya berjumlah 1.7 Juta pekerja terdampak Namun menurut KPK.

hanya sebagian kecil dari whltelist ini yang mendaftar secara daring. yaitu hanya 143 ribu.
Sedangkan. sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9.4 Juta pendaftar
bukanlah target yang disasar oleh program ini. "Kemudian penggunaan fltur face recognition
untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp30.8 Miliar tidak eflsien.
Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai." ujarnya.

Berdasarkan temuan di atas. KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan teknis
pelaksanaan program Kartu Pra-keija. DI antaranya, peserta yang disasar pada pekerja
terdampak tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai
peserta program: Penggunaan NIK sebagal identifikasi peserta sudah memadat tidak perlu
dilakukan penggunaan fltur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

KPK Juga menyarankan agar komite meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Agung tentang
keija sama dengan delapan platform digital ini apakah termasuk