Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 277
dan new normal akibat Covid-19 adalah dialog sosial. Dialog penting karena pengusaha dan
pekerja menghadapi masalah yang sama, dan masalah dimaksud tidak dikehendaki. Itu pula
sebabnya Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan kebijakan yang mempertimbangkan
kelangsungan usaha di satu sisi, dan menghindari pemutusan hubungan kerja di sisi lain.
Adriani menambahkan sudah ada sekitar 1,7 juta pekerja yang terverifikasi terkena PHK dan
dirumahkan di seluruh Indonesia. Jumlah riilnya lebih banyak karena masih ada yang belum
terverifikasi. Untuk mencegah dampak yang lebih luas, dibutuhkan kerjasama lintas sektor
bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan. "Kebijakan sektor lain juga berdampak," ujarnya
dalam webinar bertema 'Kelangsungan Usaha dan Hubungan Kerja di Era New Norma' yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Rabu (17/6).
Survei Sosial Demografi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik ( BPS ) menunjukkan bahwa
2,52 persen dari 87.379 responden baru saja mengalami PHK akibat tempat mereka bekerja
ditutup. Sedangkan 18,34 persen berstatus tetap pekerja tetapi dirumahkan. Dalam kondisi
pandemi Covid-19, PHK atau merumahkan karyawan menjadi alternatif bagi perusahaan yang
terpaksa tutup. Sebagian tidak dapat beroperasi karena penetapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB).
Sesuai Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan pengusaha,
pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar
jangan terjadi PHK. Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari,
maka maksud PHK harus dirundingan bersama. Ini juga yang dimaksud dengan dialog sosial
antara pekerja dan pengusaha.
Secara hukum, keadaan memaksa ( force majeur ) dapat dijadikan alasan untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja. Faktanya, sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang
dapat dijadikan rujukan. Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Palu, misalnya, pernah
mengabulkan permohonan PHK akibat kebijakan pemerintah yang berimbas pada
operasionalisasi perusahaan.
.
