Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

tidak dibayarkan, cutinya diberikan tapi upahnya tidak dibayarkan. Kira-kira itu yang kita gugat
di uji materiil.
Kalau gugatan ini akhirnya ditolak MK, artinya perjuangan buruh selesai?

Lanjut, kan masih ada, secara konstitusional kita bisa minta kepada DPR melakukan legislative
review. Legislative review itu artinya revisi undang-undang, kan undang-undangnya sudah sah
nih diundangkan, kan boleh direvisi. Itu kan setahun ya, setahun berarti Oktober 2021. Di
Oktober 2021 kita minta DPR revisi, masukkan di Prolegnas untuk tahun 2022. Ya tentu hal-hal
lain juga saya sebagai ILO Governing Body sudah memasukkan dalam komite aplikasi standar
yaitu Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja melanggar Konvensi ILO Nomor 87 tentang Hak
Berserikat dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berunding dan ini sudah dibahas di ILO
sana. Nah tentu ILO akan mengeluarkan sikap resminya.

Yang terakhir, aksi-aksi tentu akan kita lakukan bahkan saya sudah sampaikan tidak ada jaminan
bahwa buruh tidak akan melakukan aksi. Bisa jadi di tengah pandemi ini pun buruh bisa
melakukan aksi mogok nasional jilid 2. Bentuknya setop produksi, intinya nggak keluar pabrik
tapi semua produksi perusahaan setop berhenti.

Terkait upah minimum 2022, Kemnaker mulai menyusunnya. Kalau usulan dan harapannya KSPI
kenaikan upah minimum seperti apa?
Saya minta pemerintah tidak usah basa-basi, kan mereka sudah setujui Omnibus Law, buruh
menolak Omnibus Law. Dalam Omnibus Law itu nggak perlu berunding lagi. Apa yang mau
dirundingkan? karena kan jelas upah minimum kenaikannya inflasi atau pertumbuhan ekonomi.
Nah sekarang mau berunding apa? seolah-olah pemerintah mau demokratis, seolah-olah
Kemnaker aspiratif. Oleh karena itu sikap KSPI, setidak-tidaknya KSPI dan saya yakin semua
serikat buruh menolak ikut dalam proses perundingan upah minimum di semua tingkatan, baik
di kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional, kenapa? wong sudah ada di Omnibus
Law dan itu kita tolak, sedang berjalan sidang judicial review. Kami minta Menaker dan Kemnaker
jangan seolah-olah aspiratif lah, lip service doang. Orang kita sudah tahu kok, hasilnya sudah
tahu kok kita diundang? untuk apa? lebih baik kita dengan prinsip masing-masing menunggu
keputusan JR dan langkah langkah ke depan akan diambil oleh serikat buruh, khususnya oleh
KSPI

Berapa kenaikan upah yang layak tahun depan versi KSPI?
Ya sesuai PP 78, inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu ukuran yang paling terkecil. Ya yang
paling bagus melakukan survei kebutuhan hidup layak atau KHL, tapi kan KHL, inflasi dan
pertumbuhan ekonomi sudah dihapus semua oleh Omnibus Law. Ya sebaiknya, sekurang-
kurangnya PP 78 tahun 2019 yaitu inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan untuk sektor tertentu
diberlakukan Upah Minimum sektoral Kabupaten Kota, jangan nanti pabrik mobil Toyota, pabrik
Panasonic upahnya sama dengan pabrik sendal jepit karena nggak ada UMSK, nggak adil kan
kayak gitu.

87

Kalau kisarannya antara, karena kan terpuruk banget daya beli, antara 8% sampai 10%. Bagi
perusahaan yang tidak mampu karena terpukul pandemi COVID dia bisa melakukan
penangguhan, kan adil, yang mampu bayar dengan nilai yang layak 8% sampai 10%, yang tidak
mampu penangguhan.

Dalam hal ini KSPI menolak penetapan upah minimum menggunakan acuan Omnibus Law?

22