Page 308 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz,
menjelaskan UMP merupakan domain pemerintah untuk menetapkan. Sementara itu Ia mengaku
masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data pertumbuhan ekonomi "Data dari
BPS itu paling lambat 5 November terkait pertumbuhan ekonomi termasuk PDB yang akan kita
bahas," kata Adi saat dihubungi MNC di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Adi menambahkan, bahwa polemik upah minimum semestinya mengacu pada peraturan yang
ditetapkan pemerintah dan tidak menggunakan pendekatan yang berbeda-beda di tingkat
daerah.

"Hal ini dibarengi upaya peningkatan produktifitas ketenagakerjaan," jelasnya.

Sedangkan menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Hariyadi
B.Sukamdani mengutarakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Pemerintah terkait Upah
Minimum yang mengacu pada kondisi perekonomian makro tahun berjalan.

"Diharapkan Kepala Daerah patuh dan taat untuk mengikuti formula berdasar PP no.36/2021.
Terlebih, kondisi pandemi menuntut adanya percepatan pemulihan ekonomi melalui penyerapan
tenaga kerja di tengah masyarakat," tutur Hariyadi.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan RI akan mengumumkan besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 dalam waktu dekat, dimana penetapan UMP dituangkan
melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan
dan UMK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30
November tahun berjalan.

Upah Minimum akan diberlakukan per tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Saat ini
Pemerintah bersama perwakilan pengusaha dan pekerja masih terus membahas isu Upah
Minimum bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

(akr).

307