Page 17 - Resume Berita Ketenagakerjaan 10 Desember 2019
P. 17

20  Dec 10, 2019 - Positive - Corporate                                         Archive

                   Warta Kota / Pg14 / Kompas.com                                              Attachment

                   LAPANGAN PEKERJAAN                                                          Eclipping

                   URL :                                                                       Word

                   http://klipingkemnaker.binokular.net/report/detail/17878277

                   HENDRI  Saparini,  Ekonom  dari  Center  of  Reform  on

                   Economics (Core) Indonesia, mengatakan, pengangguran di


                   Indonesia  perlu  diberi  lapangan  pekerjaan,  bukan  hanya

                   bantuan  sosial.  "Yang  harus  dilakukan  Indonesia  adalah

                   (memberi  lapangan  pekerjan)  secara  bertahap,  tapi  juga

                   membuat  lonjakan  peningkatan  pendapatan  (bukan  hanya

                   lapangan  kerja),"  ucap  Hendri.  Senin  (9/12).  Hendri

                   melanjutkan,  lapangan  kerja  yang  disediakan  pemerintah

                   juga harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Misalnya


                   warga  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  tetapi

                   memiliki  keahlian  bertani,  maka  pemerintah  harus  lebih

                   mendukung mereka bertani.




               21  Dec 10, 2019 - Negative - Corporate                                         Archive

                   Pos Kota / Pg6 / BI                                                         Attachment

                   MASIH ADA DISKRIMINASI PENYANDANG                                           Eclipping


                   DISABILITAS                                                                 Word

                   URL :

                   http://klipingkemnaker.binokular.net/report/detail/17877864

                   Kementerian         Ketenagakerjaan           (Kemena-ker)          dinilai

                   mengangkangi UU No 8/2016 tentang penyandang disabilitas,
   12   13   14   15   16   17   18